Makassar — Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Utara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD (Unaudited) Tahun Anggaran 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (22/3/2021), di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, Jalan A. P. Pettarani, Makassar. LKDP diserahkan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani kepada Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Wahyu Priyono.
Penyerahan LKPD 2020 Pemda Luwu Utara sesuai jadwal yang telah ditetapkan BKP Perwakilan Provinsi Sulsel. Selain Pemda Luwu Utara, ada dua daerah lain yang menyerahkan LKPD-nya, yaitu Pemda Luwu dan Pemda Maros. LKPD ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Wahyu Priyono, memberi apresiasi kepada Pemda Lutra yang telah menyerahkan LKPD tepat waktu. “Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan Pemda menyerahkan LKPD kepada BPK untuk diperiksa paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan ternyata lebih cepat dari 31 Maret 2021. ini luar biasa, walaupun sudah ada beberapa daerah yang sudah menyerahkan LKPD-nya,” kata Wahyu.
Wahyu mengatakan, dengan diserahkannya LKPD Pemda Luwu Utara, maka kewajiban BPK melakukan pemeriksaan terhadap LKPD tersebut. “Kami akan menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan LKPD tersebut 60 hari setelah LKPD kami terima. Jadi, kalau hari ini kami terima, maka paling lambat kami serahkan pada 21 Mei 2021 mendatang,” terangnya. Wahyu menambahkan, LKPD memuat opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan
“Kami juga nantinya akan menyampaikan LHP Kepatuhan atau LHP Sistem Pengendalian Intern (SPI),” sebut dia. Terkait opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, ia menyebutkan, ada beberapa kriteria yang dijadikan dasar dalam menilai opini kewajaran penyajian laporan keuangan, di antaranya, kesesuaian standar akuntansi pemerintah, dan pemeriksaan laporan keuangan Pemda, apakah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau belum.
“Dalam pemeriksaan ini, kami akan periksa terkait asersi keberadaan dan asersi keterjadian. Artinya, laporan keuangan atau akun-akun yang disajikan di LKPD itu betul ada dan terjadi, tidak fiktif. Yang kedua, kecukupan kelengkapan, LKPD ini betul-betul sudah transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi serta mencerminkan sebuah pertanggungjawaban laporan keuangan atau pengelolaan keuangan APBD yang baik dan akuntable,” jelasnya,
Masih Wahyu, pemeriksaan selanjutnya, kepatuhan terhadap regulasi terkait pengelolaan APBD dan penyajian/penyusunan laporan keuangan. “Pemberian opini WTP adalah efektivitas sistem pengendalian internal agar pengelolaan APBD berjalan sesuai peraturan perundangan yang efisien, efektif dan ekonomis serta harus dikendalikan dengan SPI yang baik dan efektif dari Kepala Daerah, Perangkat Daerah serta aparat Pemda itu sendiri, sehingga pengelolaan keuangan bisa terarah dan sesuai peraturan perundangan,” papar dia.
Sementara Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, saat ditemui usai penyerahan LKPD mengatakan, penyerahan LKPD adalah kewajiban pemerintah daerah untuk menyerahkan minimal tiga bulan tahun anggaran dalam rentang waktu tersebut. “Tentu kita berharap agar ada pembinaan terhadap seluruh Perangkat Daerah kita, selama dilakukannya pemeriksaan oleh BPK. Ini semua dilakukan dalam rangka demi perbaikan laporan keuangan kita ke depan,” ucap orang nomor satu di Luwu Utara ini. (LHMS)
Komentar