Pendidikan Politik Harus Dimulai Sejak Dini

Berita41 Dilihat

“Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani saat menjadi narasumber pada Webinar dan Kuliah Tamu yang digelar Unismuh Makassar via virtual zoom” 

CLS NEWS.CO.id — LUWU UTARA — Pendidikan politik harus dimulai sejak dini. Dewasa ini, ada kelompok yang menganggap bahwa politik dan pendidikan adalah dua hal yang terpisah dan tidak memiliki hubungan apapun.

Ada juga kelompok yang melihat pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam setiap negara.

Hal itu disampaikan Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani saat menjadi narasumber pada Webinar dan Kuliah Tamu yang digelar Universitas Muhammadiyah Makassar, Rabu (16/2/2022) via virtual zoom.

“Pendidikan itu tidak terlepas dari aspek politik dan aspek politik ini juga mewarnai pendidikan kita. Penyelenggaraan pendidikan kita akui juga membutuhkan peran politik dan sebaliknya di politik dibutuhkan sarana sosialisasi peran lembaga pendidikan. Dari peran pendidikan partai politik saat inj hanya main di area Perguruan Tinggi (PT). Apakah karena PT memiliki suara dalam perhelatan politik atau dianggap lebih siap. Namun pendidikan politik pada dasarnya sudah harus  diperkenalkan sejak usia dini sehingga tidak melihat politik sebagai sesuatu yang menakutkan,” kata Indah.

Dalam kebijakan Pemerintah Daerah, disusunlah Program Satu Desa Satu PAUD oleh Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Dinas Pemerintahan dan Desa.

“Sebab membangun daerah itu bergantung juga  bagaimana membangun SDM-nya. Sebesar apapun potensi jika tidak didukung SDM maka tidak akan maksimal. Kami menganggap untuk memulai pendidikan harus  dimulai sejak usia dini dengan memasukkan nilai local wisdom (kearifan lokal), membangun karakter, dan menanamkan adab sejak dini. Banyak orang berilmu tapi tidak beradab, sebaliknya kalau orang beradab sudah pasti punya ilmu,” terang Indah.

Ia juga menegaskan, Pemerintah harus memastikan setiap anak bangsa mendapatkan hak pendidikan, tidak hanya bersekolah, tapi memastikan kualitas pendidikan yang mereka dapatkan tidak kalah dengan kualitas pendidikan yang didapatkan anak Bangsa lain di perkotaan yang jauh lebih baik dari sisi sarana prasarana.

“Di Luwu Utara melalui kebijakan Kementerian PUTR, kami mendapat alokasi yang cukup besar untuk membangun sarana prasarana hingga daerah terpencil. Terkait kualitas pendidik, Pemda punya program Distribusi Guru Proporsional (DGP), Sarjana Mengajar, Pertukaran Kepala Sekolah dan Guru, SK 300, Penyediaan Dana BOS Daerah, Asuransi BPJS Ketenagakerjaan, dan Bantuan Penyelesaian Studi untuk memastikan kualitas pendidik tidak kalah dengan pendidik di kota-kota besar,” jelas Indah.

Indah optimis, para penggiat pendidikan pada dasarnya tetap menjaga indenpensi dan profesionalitas, dan tetap memberi kontribusi positif di dunia politik. (Rn)

Liputan — RaNia LaNi

Komentar