Jakarta, CLS News.co.id — Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (DPPHP) Kementerian Pertanian, Dedi Junaedi, berharap pemerintah daerah proaktif mengendalikan harga TBS sawit yang mendadak anjlok dua hari terakhir.
Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan dinas perkebunan di provinsi sentra perkebunan sawit seperti Riau, Sumut, Aceh, Kalbar, dan Sumsel.
“Untuk memastikan agar penurunan harga pembelian TBS secara drastis ini bisa dicegah,” katanya kepada elaeis.co, Senin (25/4/2022).
Dedi menyebutkan, penurunan harga pembelian TBS secara sepihak oleh pihak perusahaan tidak boleh dibiarkan berlanjut. Dia lantas meluruskan informasi bahwa pemerintah tidak bermaksud melarang ekspor CPO.
“Rencananya, yang akan dilarang itu tiga pos tarif RBD Palm Olein yang merupakan bahan baku minyak goreng, sedangkan CPO tidak dilarang ekspornya,” katanya.
Dengan demikian, ujarnya, seharusnya penetapan harga pembelian TBS tidak terpengaruh karena yang menjadi acuannya adalah harga CPO di bursa internasional dan KPB.
“Dalam rapat yang kami gelar hari Minggu kemarin Pak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Mendag M Lutfi juga secara eksplisit menyampaikan bahwa harga lelang KPB akan terus dikawal,” tegas Dedi.
Pihaknya di Ditjen Perkebunan juga sedang menyusun surat kepada gubernur atau kepala dinas yang membidangi perkebunan di provinsi sentra sawit untuk mengawal proses penetapan harga TBS agar perusahaan tidak sepihak menetapkan harga.(*/rls)
Komentar